Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, saat memimpin pertemuan Tim Kunres Komisi III DPR RI di Aula Siginjai Mapolda Jambi. Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jambi – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, didampingi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Jambi dan jajarannya. 

Pertemuan yang berlangsung di Aula Siginjai Mapolda Jambi, Senin (9/12/2024), juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala BNN Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jambi. Tema utama pembahasan adalah isu-isu penegakan hukum dan kriminalitas di wilayah Jambi.

"Kunjungan kerja ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum, meningkatkan responsivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kami juga ingin mengetahui data perkara dengan jumlah kasus terbesar sepanjang 2024, termasuk kejahatan terkait pengelolaan sumber daya alam, narkotika, mafia tanah, dan kejahatan siber," ujar Moh. Rano Alfath dalam sambutannya.

Rano yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan, kunjungan ini menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan aparat penegak hukum di Jambi. Ia menyoroti isu anggaran serta kemungkinan intervensi dalam penanganan kasus yang perlu ditindaklanjuti di tingkat pusat.

"Kami ingin mengetahui strategi pencegahan kejahatan, deteksi dini gangguan keamanan, serta optimalisasi peran polisi masyarakat (Polmas). Sinergi antara Polri dan pihak terkait di Jambi sangat penting untuk meningkatkan peran dan citra Polri," tegasnya.

Legislator asal Daerah Pemilihan Banten III itu juga menekankan pentingnya evaluasi reformasi Polri, terutama dalam hal penegakan disiplin (Gaktibplin), peningkatan integritas personel, serta penerapan mekanisme reward and punishment yang terukur dan berkeadilan.

Sementara itu, Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono, memaparkan sejumlah capaian Polda Jambi sepanjang 2024, termasuk penghargaan yang diterima. Namun, ia juga mengungkapkan kendala, khususnya terkait penambangan tanpa izin (PETI), yang menjadi permasalahan sosial di wilayah tersebut.

"Kami memohon masukan dan dukungan dari Komisi III untuk menyelesaikan masalah PETI. Sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup dari aktivitas ini," ungkapnya.

Kunjungan ini turut dihadiri anggota Komisi III DPR RI lainnya, antara lain Gilang Dhielafararez, Sudin, Dewi Juliani, Mangihut Sinaga, Jazilul Fawaid, Hasbiallah Ilyas, Nasir Djamil, Nazaruddin Dek Gam, dan Hinca IP Pandjaitan. (oji/aha)